Bab 2 Softskill

BAB 2

•       Pengertian Koperasi

Ada beberapa pengertian koperasi menurut para ahli :

o   ILO (International Labour Organization).
ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
2. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

o   Arifinal Chaniago (1984).

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

o   P.J.V. Dooren.

o   Hatta

 Koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan satu untuk semua dan semua untuk satu.

o   Munkner.
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

o   UU No. 25/1992.
Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

•        Tujuan Koperasi.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

•          Prinsip-prinsip Koperasi.

Berikut ini adalah beberapa Prinsip Koperasi : 

             Prinsip Munkner.

a) Keanggotaan bersifat sukarela.
b) Keanggotaan terbuka.
c) Pengembangan anggota.
d) Identitas sebagai pemilik dan pelanggan.
e) Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis.
f) Koperasi sbg kumpulan orang-orang.
g) Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi.
h) Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi.
i) Perkumpulan dengan sukarela.
j) Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan.
k) Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
l) Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale.
a) Pengawasan secara demokratis.
b) Keanggotaan yang terbuka.
c) Bunga atas modal dibatasi.
d) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
e) Penjualan sepenuhnya dengan tunai.
f) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan.
g) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota.
h) Netral terhadap politik dan agama.

           Prinsip Raiffeisen.
a) Swadaya.
b) Daerah kerja terbatas.
c) SHU untuk cadangan.
d) Tanggung jawab anggota tidak terbatas.
e) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.
f) Usaha hanya kepada anggota.
g) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

    Prinsip Herman Schulze.
a) Swadaya.
b) Daerah kerja tak terbatas.
c) SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota.
d) Tanggung jawab anggota terbatas.
e) Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.
f) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota .

     Prinsip ICA.
a) Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
b) Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara.
c) Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada).
d) SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
e) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
f) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

    Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia.

o   Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.

o   Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

o    Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

o   Adanya pembatasan bunga atas modal.

o    Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

o    Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

o   Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

BAB 1 Softskill

BAB I

                  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan , yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. 

       

• Konsep Koperasi

A.     Konsep Koperasi Barat

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang di bentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

B.      Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah , dan di bentuk dengan tujuan merasionalkan faktor produksi untuk menunjang perencanaan nasional dari kepemilikan kolektif.

C.       Konsep Koperasi Negara Berkembang

Konsep koperasi negara berkembang menyatakan bahwa koperasi mendominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya , adanya campur tangan pemerintah dapat dimaklumi. Karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Maka dari itu , konsep koperasi negara berkembang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotaya.  

• Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

a)      Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekomonian, dan Aliran Koperasi

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan tujuan atas pendapat  yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup cara berpikir seseorang atau suatu golongan paham, teori, dan tujuan yang terpadu dan merupakan satu program sosial politik. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunya kedudukan yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada pasal UUD 1945, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa membangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Aliran koperasi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari system perekomonian dari Negara yang bersangkutan. Keterkaitannya adalah ideologi terkait dengan sistem perekomonian dan aliran koperasi sistem. Perekomonian menjiawai ideologi, aliran koperasi menjiwai sistem, begitu pun aliran koperasi menjiwai ideologi. Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup yang di anut oleh Negara dan masyarakat yang bersangkutan.

b)     Aliran-Aliran Koperasi

A.     Aliran Yardstick

Aliran Yardstick menganut ideologi kapitalisme atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Pada aliran ini , koperasi dapat menjadi suatu kekuatan untuk menyeimbangkan , menetralisasikan , menstabilkan , dan mengoreksi perekonomian negara tersebut. Tetapi pemerintah tidak campur tangan terhadap keadaan koperasi atas bangun jatuhnya atau pun maju tidaknya. Semuanya itu tergantung dari anggota koperasi sendiri.

B.     Aliran Sosialis

Aliran Sosialis menganut kekeluargaan , dan dianggap sebagai suatu badan yang mempunyai peranan penting karena paling efektif dapat menyejahterakan masyarakat.

C.      Aliran Persemakmuran

Airan Persemakmuran dianggap sebagai wadah ekonomi rakyat yang berkedudukan strategis dan juga memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian masyarakat , sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

E.D. damanik membagi koperasi menjadi 4 aliran atau school of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelansi perekonomian Negara, yakni:

a.      Cooperative commonwealth school

Cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.

b.      School of modified atau juga di sebut school of competitive yardstick

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.

c.       The socialist school

Suatu paham yang mengangap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis.

d.      Cooperative sector school

Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara kapitalis dan sosialis.

• Sejarah Koperasi

a)      Sejarah Lahirnya Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia yang bertujuan untuk memperbaiki nasib kaum buruh / pekerja . Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

b)     Sejarah perkembangan koperasi di indonesia

Sejarah Perkembangan Koperasi diIndonesia dimulai pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong temannya. Bank Simpan Pinjam tersebut diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para priyayi-priyayi purwokerto atau dalam bahasa Inggris  “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”. 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya

perekonomian indonesia pada pemerintahan orde baru

PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE BARU

KELOMPOK 12

Oleh :

1.     Aprinsa Leonita                   (21211030)

2.     Deby Debora Sianipar        (21211790)

3.     Merry Cristyn Rossarya     (24211439)

4.     Nindy Kusuma E                  (25211182)

Kelas : 1EB25

UNIVERSITAS GUNADARMA

2012

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , yang telah mengkaruniakan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Perekonomian Indonesia ini dengan ruang lingkup pembahasan tentang “Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Orde Baru”. Adapun tujuan dibuatnya tugas makalah ini adalah agar mahasiswa mengetahui tentang sejarah perekonomian Indonesia pada pemerintahan orde baru.

Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam membuat tugas makalah ini. Dengan adanya dorongan , bimbingan , dan bantuan dari semua pihak sehingga penulis mampu memyelesaikan tugas makalah ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini , semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materi-nya. Kritik dan Saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini selanjutnya.

                                                                                                          

                                                                                                                       Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................... i

Daftar Isi ......................................................................................................... ii

Bab I. Pendahuluan .......................................................................................

Bab II. Pembahasan (Isi) ................................................................................

Bab III. Penutup (Kesimpulan) ......................................................................

Daftar Pustaka ..............................................................................................

BAB I : PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Tepatnya sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.

B.     Rumusan masalah

1.     Bagaimanakah keadaan pemerintahan orde baru di Indonesia pada saat ini?

2.     Apa sajakah sasaran utama dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat melakukan pemulihan stabilitas ekonomi tersebut?

3.     Bagaimanakah kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik dalam suatu pemerintahan orde baru ?

C.     Tujuan

1.     Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi di suatu pemerintahan orde baru tersebut.

2.     Untuk meningkatkan sasaran-sasaran utama dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat pemulihan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia.

3.     Meningkatkan atau memperbaiki kondisi-kondisi utama agar usaha membangun ekonmi dapat berjalan dengan baik.

BAB II : ISI

Sejarah Ekonomi Indonesia

Pemerintahan Orde Baru

            Tepatnya sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.

            Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.

            Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar , yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif utuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh , bahwa aka nada efek “cucuran ke bawah” , pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa , karena pada saat itu fasilitas- fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu , dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.

            Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya , yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam “tahapan dari pertumbuhannya” , selain stabilitasi , rehabilitasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar , tujuan utama daripada pelaksanaaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada , terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting , mengingat penduduk Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5 persen dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut , pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut , sektor pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru , khususnya dalam pengadaan sistem irigasi , pupuk , dan tata cara menanam.

            Pada bulan April 1969 , Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita-Repelita berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup mengagumkan , terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi , jauh lebih baik daripada selama Orde Lama , dan dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. Pada awal Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan , dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun di atas 7 persen.

            Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto , tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto jauh lebih baik/solid dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun rencana , strategi , dan kebijakan pembangunan ekonomi , tetapi juga berkat 3 hal : penghasil ekspor yang sangat besar dari minyak , terutama pada periode oil boom pertama pada tahun 1973-1974 , pinjaman luar negeri , dan PMA yang (khususnya) sejak dekade 1980-an perannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi , yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik pro-barat , telah membuat kepercayaan ppihak barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak NB lainnya.

            Namun demikian , pada tingkat meso dan mikro , hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada masa makro. Walaupun jumlah orang miskin mengalami penurunan selama Orde Baru , namun jumlahnya masih besar , dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. Sebenarnya pemerintah sadar betul akan masalah ini. Bahkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik “Trilogi Pembangunan” (Tiga Prasyarat yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung) , yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi , pertumbuhan ekonomi yang tinggi , dan pemerataan pembangunan.

            Pemerintah juga sadar , bahwa pemerataan atau penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik , karena ketimpangan ekonomi dan sosial atau kemiskinan bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu , dalam usaha menghilangkan dampak negative dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan , atau untuk menghilangkan atau memperkecil efek trade off (pertukaran) antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan , di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara tegas , bahwa pentingnya usaha-usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan. Juga dalam Repelita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan.

            Sebagai suatu rangkuman , sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat dikatakan , bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda , yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi jauh lebih baik dibandingka pada masa pemerintahan Orde Lama.

            Pengalaman ini menunjukkan , bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik , yakni sebagai berikut.

a)    Kemampuan politik yang kuat.

Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Lama , mungkin karena Indonesia baru saja merdeka , emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi , dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok negara-negara barat adalah “kebesaran bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.

b)    Stabilitas politik dan ekonomi.

Pemerintah Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an. Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan menyakinkan mereka , bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.

c)     Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

Dengan SDM yang semakin baik pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait , serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.

d)    Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat.

Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Hal ini sangat membantu , khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri , penanaman modal asing , dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.

e)     Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

Selain oil boom , juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era Orde Baru , khususnya setelah perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhie , jauh lebih baik daripada semasa Orde Lama.

            Akan tetapi , hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengatakan bahwa pemerintan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi , tetapi dengan biaya ekonomi tinggi , dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing , termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.   

Bab III.Penutup

A.     Kesimpulan

Bahwa dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.

B.     Saran

Saran yang saya dapat berikan dalam perekonomian orde baru untuk pemerintah lebih menanggapi kesejahteraan masyarakat ewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air.

            C.Daftar Pustaka.

Prof.Dr.Tulus.T.H.Tambunan(2011),Kajian Teoretis dan Analisis Empiris:Ghalia INdonesia