PEREKONOMIAN
INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE BARU
KELOMPOK 12
Oleh :
1.
Aprinsa Leonita (21211030)
2.
Deby Debora Sianipar (21211790)
3.
Merry Cristyn Rossarya (24211439)
4.
Nindy Kusuma E (25211182)
Kelas :
1EB25
UNIVERSITAS GUNADARMA
2012
Kata
Pengantar
Puji dan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , yang telah mengkaruniakan segalanya
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Perekonomian Indonesia ini
dengan ruang lingkup pembahasan tentang “Perekonomian
Indonesia Pada Pemerintahan Orde Baru”. Adapun tujuan dibuatnya tugas
makalah ini adalah agar mahasiswa mengetahui tentang sejarah perekonomian
Indonesia pada pemerintahan orde baru.
Banyak
kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam membuat tugas makalah ini.
Dengan adanya dorongan , bimbingan , dan bantuan dari semua pihak sehingga
penulis mampu memyelesaikan tugas makalah ini. Oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini , semoga bantuannya mendapat
balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis
menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk
penyusunan maupun materi-nya. Kritik dan Saran dari pembaca sangat penulis harapkan
untuk penyempurnaan makalah ini selanjutnya.
Penulis
Daftar Isi
Kata Pengantar
...............................................................................................
i
Daftar Isi
.........................................................................................................
ii
Bab I. Pendahuluan
.......................................................................................
Bab II. Pembahasan (Isi)
................................................................................
Bab III. Penutup (Kesimpulan)
......................................................................
Daftar Pustaka
..............................................................................................
BAB I : PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Tepatnya
sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda
dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah
lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan
ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali
hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.
Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia
lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.
Sebelum
rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah
melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas
ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk
menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan
menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat
mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi
dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap
dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan
ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai
pembangunan ekonomi di Indonesia.
B.
Rumusan masalah
1.
Bagaimanakah keadaan
pemerintahan orde baru di Indonesia pada saat ini?
2.
Apa sajakah sasaran utama
dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat melakukan pemulihan stabilitas
ekonomi tersebut?
3.
Bagaimanakah kondisi
utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi
dapat berjalan dengan baik dalam suatu pemerintahan orde baru ?
C.
Tujuan
1.
Untuk mengetahui
meningkat atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi di suatu pemerintahan orde
baru tersebut.
2.
Untuk meningkatkan
sasaran-sasaran utama dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat pemulihan
stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia.
3.
Meningkatkan atau
memperbaiki kondisi-kondisi utama agar usaha membangun ekonmi dapat berjalan
dengan baik.
BAB II :
ISI
Sejarah
Ekonomi Indonesia
Pemerintahan Orde Baru
Tepatnya
sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda
dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah
lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan
ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali
hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.
Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia
lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.
Sebelum
rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah
melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas
ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk
menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan
menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat
mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi
dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap
dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat.
Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan
ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai
pembangunan ekonomi di Indonesia.
Tujuan
jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru,
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses
industrialisasi dalam skala besar , yang pada saat itu dianggap sebagai
satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif utuk menanggulangi
masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.
Dengan kepercayaan yang penuh , bahwa aka nada efek “cucuran ke bawah” , pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan
hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai
tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa ,
karena pada saat itu fasilitas- fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia
relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau
Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu , dirasa sangat sulit
untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.
Sebelum
pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya , yakni tinggal landas mengikuti
pemikiran Rostow dalam “tahapan dari pertumbuhannya” , selain stabilitasi ,
rehabilitasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar , tujuan utama
daripada pelaksanaaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi
swasembada , terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting ,
mengingat penduduk Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata-rata per
tahun pada saat itu sekitar 2,5 persen dan stabilitas politik juga sangat
tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut , pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi
hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut ,
sektor pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi
baru , khususnya dalam pengadaan sistem irigasi , pupuk , dan tata cara
menanam.
Pada
bulan April 1969 , Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita-Repelita
berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup
mengagumkan , terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan
sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi ,
jauh lebih baik daripada selama Orde Lama , dan dan juga relatif lebih tinggi
daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. Pada awal
Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau
4,8 triliun rupiah pada harga konstan , dan pada tahun 1990 menjadi 188,5
triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan.
Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per
tahun di atas 7 persen.
Keberhasilan
pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto , tidak saja disebabkan
oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto jauh lebih baik/solid dibanding pada masa Orde Lama
dalam menyusun rencana , strategi , dan kebijakan pembangunan ekonomi , tetapi
juga berkat 3 hal : penghasil ekspor yang sangat besar dari minyak , terutama
pada periode oil boom pertama pada
tahun 1973-1974 , pinjaman luar negeri , dan PMA yang (khususnya) sejak dekade
1980-an perannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat
dikatakan bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan
ekonomi , yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik pro-barat
, telah membuat kepercayaan ppihak barat terhadap prospek pembangunan ekonomi
Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak NB lainnya.
Namun
demikian , pada tingkat meso dan mikro , hasil pembangunan selama masa itu
dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada masa makro. Walaupun jumlah
orang miskin mengalami penurunan selama Orde Baru , namun jumlahnya masih besar
, dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. Sebenarnya pemerintah
sadar betul akan masalah ini. Bahkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia
pada era Orde Baru telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik “Trilogi Pembangunan” (Tiga Prasyarat yang
terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung) , yaitu
stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi ,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi , dan pemerataan pembangunan.
Pemerintah
juga sadar , bahwa pemerataan atau penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud
melalui stabilitas politik , karena ketimpangan ekonomi dan sosial atau
kemiskinan bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi
yang pesat. Oleh karena itu , dalam usaha menghilangkan dampak negative dari
pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan , atau
untuk menghilangkan atau memperkecil efek trade
off (pertukaran) antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan , di
dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara tegas , bahwa
pentingnya usaha-usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan. Juga dalam Repelita
VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya
pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan.
Sebagai
suatu rangkuman , sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat
dikatakan , bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi
yang berbeda , yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada
zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa
pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat
kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi jauh lebih
baik dibandingka pada masa pemerintahan Orde Lama.
Pengalaman
ini menunjukkan , bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih
dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik , yakni
sebagai berikut.
a) Kemampuan politik yang
kuat.
Presiden
Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia.
Pada masa Orde Lama , mungkin karena Indonesia baru saja merdeka , emosi
nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat
tinggi , dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok negara-negara barat
adalah “kebesaran bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan
proyek-proyek mercusuar.
b)
Stabilitas politik dan ekonomi.
Pemerintah
Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada
tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an.
Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok
masyarakat dan menyakinkan mereka , bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah
jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.
c)
Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.
Dengan
SDM yang semakin baik pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk menyusun
program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait ,
serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
d) Sistem politik dan
ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat.
Pemerintahan
Orde Baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke
barat. Hal ini sangat membantu , khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar
negeri , penanaman modal asing , dan transfer
teknologi serta ilmu pengetahuan.
e) Kondisi ekonomi dan
politik dunia yang lebih baik.
Selain
oil boom , juga kondisi ekonomi dan
politik dunia pada era Orde Baru , khususnya setelah perang Vietnam berakhir
atau lebih lagi setelah perang dingin berakhie , jauh lebih baik daripada
semasa Orde Lama.
Akan
tetapi , hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengatakan
bahwa pemerintan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa
Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang
pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi , tetapi dengan biaya ekonomi
tinggi , dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat
antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya
ketergantungan Indonesia terhadap modal asing , termasuk pinjaman dan impor.
Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar
yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan
tahun 1997.
Bab III.Penutup
A.
Kesimpulan
Bahwa dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di
tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat
, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi
anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.
B.
Saran
Saran yang saya dapat berikan dalam perekonomian orde baru
untuk pemerintah lebih menanggapi kesejahteraan masyarakat ewat pembangunan
ekonomi dan sosial tanah air.
C.Daftar
Pustaka.
Prof.Dr.Tulus.T.H.Tambunan(2011),Kajian Teoretis dan Analisis
Empiris:Ghalia INdonesia
