Sabtu, 28 April 2012

perekonomian indonesia pada pemerintahan orde baru


PEREKONOMIAN INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE BARU
KELOMPOK 12
Oleh :
1.     Aprinsa Leonita                   (21211030)
2.     Deby Debora Sianipar        (21211790)
3.     Merry Cristyn Rossarya     (24211439)
4.     Nindy Kusuma E                  (25211182)
Kelas : 1EB25


UNIVERSITAS GUNADARMA
2012


Kata Pengantar
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , yang telah mengkaruniakan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Perekonomian Indonesia ini dengan ruang lingkup pembahasan tentang “Perekonomian Indonesia Pada Pemerintahan Orde Baru”. Adapun tujuan dibuatnya tugas makalah ini adalah agar mahasiswa mengetahui tentang sejarah perekonomian Indonesia pada pemerintahan orde baru.
Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam membuat tugas makalah ini. Dengan adanya dorongan , bimbingan , dan bantuan dari semua pihak sehingga penulis mampu memyelesaikan tugas makalah ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini , semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materi-nya. Kritik dan Saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah ini selanjutnya.
                                                                                                          


                                                                                                                       Penulis




Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................... i
Daftar Isi ......................................................................................................... ii
Bab I. Pendahuluan .......................................................................................
Bab II. Pembahasan (Isi) ................................................................................
Bab III. Penutup (Kesimpulan) ......................................................................

Daftar Pustaka ..............................................................................................













BAB I : PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Tepatnya sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.
Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.




B.     Rumusan masalah
1.     Bagaimanakah keadaan pemerintahan orde baru di Indonesia pada saat ini?
2.     Apa sajakah sasaran utama dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat melakukan pemulihan stabilitas ekonomi tersebut?
3.     Bagaimanakah kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik dalam suatu pemerintahan orde baru ?

C.     Tujuan
1.     Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi di suatu pemerintahan orde baru tersebut.
2.     Untuk meningkatkan sasaran-sasaran utama dari kebijakan pemerintahan orde baru pada saat pemulihan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia.
3.     Meningkatkan atau memperbaiki kondisi-kondisi utama agar usaha membangun ekonmi dapat berjalan dengan baik.







BAB II : ISI
Sejarah Ekonomi Indonesia


Pemerintahan Orde Baru
            Tepatnya sejak bulan Maret 1996 , Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama , dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.
            Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai , terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi , sosial dan politik serta rehabilitas ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi , mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi , termasuk ekspor , yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusun rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an , atas kerja sama dengan Bank Dunia , IMF , dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.
            Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar , yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif utuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh , bahwa aka nada efek “cucuran ke bawah” , pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa , karena pada saat itu fasilitas- fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu , dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.
            Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya , yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam “tahapan dari pertumbuhannya” , selain stabilitasi , rehabilitasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar , tujuan utama daripada pelaksanaaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada , terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting , mengingat penduduk Indonesia sangat besar dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5 persen dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut , pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya program penghijauan tersebut , sektor pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru , khususnya dalam pengadaan sistem irigasi , pupuk , dan tata cara menanam.
            Pada bulan April 1969 , Repelita I dimulai dan dampaknya juga dari Repelita-Repelita berikutnya selama Orde Baru terhadap perekonomian Indonesia yang cukup mengagumkan , terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi , jauh lebih baik daripada selama Orde Lama , dan dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok NB. Pada awal Repelita I PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun rupiah pada harga konstan , dan pada tahun 1990 menjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990 laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun di atas 7 persen.
            Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman Soeharto , tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto jauh lebih baik/solid dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun rencana , strategi , dan kebijakan pembangunan ekonomi , tetapi juga berkat 3 hal : penghasil ekspor yang sangat besar dari minyak , terutama pada periode oil boom pertama pada tahun 1973-1974 , pinjaman luar negeri , dan PMA yang (khususnya) sejak dekade 1980-an perannya di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi , yang didasarkan pada sistem ekonomi liberal dan stabilitas politik pro-barat , telah membuat kepercayaan ppihak barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak NB lainnya.
            Namun demikian , pada tingkat meso dan mikro , hasil pembangunan selama masa itu dapat dikatakan tidak terlalu memukau seperti pada masa makro. Walaupun jumlah orang miskin mengalami penurunan selama Orde Baru , namun jumlahnya masih besar , dan kesenjangan ekonomi dan sosial cenderung melebar. Sebenarnya pemerintah sadar betul akan masalah ini. Bahkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru telah diwadahi dengan baik dalam konsep politik “Trilogi Pembangunan” (Tiga Prasyarat yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung) , yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi , pertumbuhan ekonomi yang tinggi , dan pemerataan pembangunan.
            Pemerintah juga sadar , bahwa pemerataan atau penurunan kemiskinan tidak otomatis terwujud melalui stabilitas politik , karena ketimpangan ekonomi dan sosial atau kemiskinan bisa muncul dalam kondisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu , dalam usaha menghilangkan dampak negative dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan , atau untuk menghilangkan atau memperkecil efek trade off (pertukaran) antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan , di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara tegas , bahwa pentingnya usaha-usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu yang bersamaan. Juga dalam Repelita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan.
            Sebagai suatu rangkuman , sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat dikatakan , bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda , yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi jauh lebih baik dibandingka pada masa pemerintahan Orde Lama.
            Pengalaman ini menunjukkan , bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik , yakni sebagai berikut.
a)    Kemampuan politik yang kuat.
Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia. Pada masa Orde Lama , mungkin karena Indonesia baru saja merdeka , emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat masih sangat tinggi , dan yang ingin ditonjolkan pertama kepada kelompok negara-negara barat adalah “kebesaran bangsa” dalam bentuk kekuatan militer dan pembangunan proyek-proyek mercusuar.
b)    Stabilitas politik dan ekonomi.
Pemerintah Orde Baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi dari sekitar 500% pada tahun 1966 menjadi hanya sekitar 5% hingga 10% pada awal dekade 1970-an. Pemerintahan Orde Baru juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat dan menyakinkan mereka , bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.
c)     Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.
Dengan SDM yang semakin baik pemerintahan Orde Baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait , serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
d)    Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat.
Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Hal ini sangat membantu , khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri , penanaman modal asing , dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
e)     Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
Selain oil boom , juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era Orde Baru , khususnya setelah perang Vietnam berakhir atau lebih lagi setelah perang dingin berakhie , jauh lebih baik daripada semasa Orde Lama.

            Akan tetapi , hal-hal positif yang dibicarakan di atas tersebut tidak mengatakan bahwa pemerintan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi , tetapi dengan biaya ekonomi tinggi , dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing , termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.   





Bab III.Penutup

A.     Kesimpulan
Bahwa dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat , dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB , dan lembaga – lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF.


B.     Saran
Saran yang saya dapat berikan dalam perekonomian orde baru untuk pemerintah lebih menanggapi kesejahteraan masyarakat ewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air.

            C.Daftar Pustaka.
Prof.Dr.Tulus.T.H.Tambunan(2011),Kajian Teoretis dan Analisis Empiris:Ghalia INdonesia





2 komentar: